Berita

Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pendidikan

pegawai negeri sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang (Sumber Peraturan Menpan No. PER/2/M.PAN/3/2009).


Baik Jabatan Struktural maupun Jabatan fungsional pada hakekatnya keduanya memiliki keunggulan yang seimbang termasuk dalam segi hak dan kewajiban serta beban tanggungjawab yang tidak ringan. Namun sejalan dengan kemajuan jaman yang semakin mengarah kepada suasana profesionalisme jabatan, maka Jabatan Fungsional dimungkinkan akan menjadi jabatan unggulan yang lebih diperhitungkan dimasa mendatang.


Istilah “Jabatan” secara umum bagi sebagian kalangan masyarakat luas mungkin lebih sering ditafsirkan sebagai sesuatu kedudukan khusus seseorang dalam strata sosial kemasyarakatan, yang didalamnya melekat suatu pemahaman tentang kekuasaan, kewenangan, kehormatan, anugrah, prestise, keunggukan, kekayaan, dan lain sebagainya. Jarang sekali orang menafsirkan bahwa jabatan yang disandang seseorang hakekatnya adalah sebagai sesuatu yang bersifat beban tanggungjawab, siksaan, tekanan, musibah, ketidakbebasan, dan lain sebagainya.

Lain halnya dengan jabatan fungsional yang sifatnya terbuka (open acsess) bagi siapapun yang berminat, itupun selama formasinya masih tersedia dan persyaratan pokoknya terpenuhi, maka siapapun tidak perlu berebut untuk memperolehnya. Meskipun telah ’dipasarkan secara murah-meriah’ tetapi masih banyak jabatan fungsional yang belum banyak diminati. Padahal jika dicermati dengan seksama bahwa ruang lingkup pekerjaan jabatan fungsional tersebut hanya cocok bagi personal yang memiliki kemampuan serta keterampilan diatas rata-rata.

Beberapa jenis Jabatan Fungsional (JF) sudah sejak lama akrab di telinga masyarakat umum, misalnya seperti:Guru, Dosen, Dokter, Paramedis, atau Penyuluh, hanya mungkin masyarakat umum kurang begitu menyadari bahwa itu sebenarnya adalah sosok dari Jabatan Fungsional yang ada disekitar mereka.


Menurut PP RI Nomor 16 Tahun 1994 Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri, sedangkan Jabatan Struktural menurut PP RI Nomor 100 Tahun 2000 adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi. Pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional tertentu merupakan suatu bentuk pengakuan dari pemerintah atas kemampuan orang yang bersangkutan secara intelektual dan emosional. Sedangkan kemandirian merupakan salah satu ciri dari dimensi kematangan seseorang yang dapat dilihat dari perubahan yang tadinya penuh ketergantungan menjadi mandiri.

Dari berbagai peraturan perundang-undangan yang ada kiranya dapat disarikan arah kebijakan yang bersifat penting untuk kita cermati dalam rangka pengembangan JF saat ini dan dimasa mendatang, antara lain JF diperlukan dalam rangka pengembangan organisasi pemerintah yang ‘ramping struktur kaya fungsi’ oleh karena itu perlu terus didorong peningkatan minat terhadap berbagai JF yang formasinya belum termanfaatkan, dengan cara peningkatan sosialisasi serta peningkatan fasilitasi pengembangan JF.

Sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk merampingkan jabatan struktural dan sekaligus juga memperkaya jabatan fungsional, maka pemerintah membuka peluang yang luas untuk pembentukan berbagai jabatan fungsional yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan birokrasi pemerintahan. Memperhatikan pesatnya perkembangan/kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk kehidupan berbangsa dan bernegara, maka berbagai upaya dilakukan untuk memanfaatkan TIK bagi peningkatan kualitas hidup bangsa. Salah satu bidang yang berkaitan dengan peningkatan kualitas hidup adalah pendidikan. Melalui pemanfaatan TIK dalam bidang pendidikan/pembelajaran diharapkan kesempatan memperoleh layanan pendidikan yang terjangkau masyarakat akan semakin terbuka luas.

Pada tahun 2009, usulan Kementerian Pendidiakn Nasional tentang jabatan fungsional yang baru untuk tingkat keahlian, yaitu Jabatan Fungsional Pengembangan Teknologi Pembelajaran (JF-PTP), telah berhasil disetujui dan ditetapkan oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. Jabatan Fungsional Pengembangan Teknologi Pembelajaran ditetapkan melaui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Permenpan) nomor PER/2/M.PAN/3/2009 tertanggal 10 Maret 2009.

Saat ini pemerintah memberikan kesempatan pada PNS untuk mengembangkan diri melalui  Jabatan Fungsional Pengembangan Teknologi Pembelajaran (JF-PTP) yang merupakan jabatan fungsional tingkat keahlian yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang. JF-PTP ini massuk ke dalam rumpun jabatan fungsional pendidikan lainnya (Departeman Pendidikan Nasional, 1996).

Teknologi Pembelajaran adalah suatu proses :



Tugas Pokok Pengembang Teknologi Pembelajaran :

  1. Analisis dan Pengkajian Sistem/Model TP
  2. Perancangan sistem/model TP
  3. Produksi media pembelajaran
  4. Penerapan sistem/model dan pemanfaatan media pembelajaran
  5. Pengendalian sistem/model pembelajaran
  6. Evaluasi penerapan sistem/model dan pemanfaatan media pembelajaran

Jenjang pangkat untuk JF-PTP adalah :

  1. PTP Pertama  adalah Penata Muda / Gol IIIa dan Penata Muda Tingkat 1 / Gol IIIb
  2. PTP Muda adalah Penata / Gol IIIc dan Penata Tingkat 1 / Gol IIId
  3. PTP Madya mencakup Pembina / IVa, Pembina Tingkat 1 / IVb, dan Pembina Utama Muda / IVc

Prosedur yang dapat ditempuh untuk diangkat menjadi pejabat fungsional PTP :

  1. Inpassing (penyesuaian)
  2. Pendidikan dan Pelatihan (diklat)
  3. Jalur perpindahan dari jabatan lain
  4. Jalur rekrutmen/penerimaan CPNS

Beberapa strategi pengembangan karier melalui JF-PTP yang dapat dipertimbangkan untuk dipilih oleh pejabat fungsional PTP adalah :

  1. Kecermatan memilih kegiatan unsur utama (tugas pokok) berangka kredit besar
  2. Membiasakan diri menentukan/menetapkan target capaian
  3. Keaktifan mengikuti berbagai kegiatan ilmiah
  4. Keaktifan membaca publikasi ilmiah dan menulis karya tulis ilmiah
  5. Berusaha melakukan penelitian mini/sederhana
  6. Ketertiban dan kecermatanmengelola dokumen/arsip (filling system)

Penilaian dan penetapan angka kredit PTP dilakukan paling kurang 2 kali dalam setiap tahunnya, yaitu 3 bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS. Tim penilai Angka Kredit terdiri atas :

  1. Seorang ketua merangkap anggota dari unsur teknis
  2. Seorang wakil ketua merangkap anggota
  3. Seorang sekretaris merangkap anggota yang secara fungsional dijabat oleh pejabat yang membidangi kepegawaian
  4. Paling kurang 4 orang
(Nursaidawaty A.)